Titikkritis.com, Luwu — PT Masmindo Dwi Area (MDA) memperkuat kapasitas personel keamanan dalam menjalankan tugas secara profesional dan humanis melalui Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) yang digelar bersama Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda).
Pelatihan yang dimulai pada 9 Agustus 2026 dan dilaksanakan dalam tiga angkatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman personel keamanan mengenai prinsip HAM dalam menjalankan fungsi pengamanan, termasuk menghadapi potensi konflik serta memberikan perlindungan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Kegiatan tersebut menghadirkan Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P. Siagian, S.Sos., M.A., serta Wakil Rektor IV Unanda, Dr. Abdul Rahman Nur, S.H., M.H., sebagai pemateri.
Komisaris MDA Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., CPCD., dan Direktur Utama MDA Trisakti Simorangkir juga mengikuti kegiatan secara daring dan memberikan sambutan kepada peserta.
Trisakti mengatakan personel keamanan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu bagian perusahaan yang berinteraksi langsung dengan karyawan maupun masyarakat.
Karena itu, menurut dia, pelaksanaan fungsi pengamanan tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga membutuhkan kemampuan berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan persoalan secara tepat di lapangan.
“Cara kita berkomunikasi, mengambil tindakan, menyelesaikan suatu situasi, dan memperlakukan setiap orang harus tetap mengedepankan penghormatan terhadap HAM, profesionalisme, dan proporsionalitas. Prinsip ini harus tercermin dalam pekerjaan sehari-hari dan sejalan dengan nilai-nilai MATAPPA,” kata Trisakti.
Komisioner Komnas HAM RI Saurlin P. Siagian menjelaskan bahwa pemahaman HAM memiliki hubungan langsung dengan aktivitas operasional perusahaan, khususnya dalam pelaksanaan fungsi pengamanan.
Menurutnya, setiap keputusan dan tindakan personel di lapangan perlu mempertimbangkan hak setiap pihak sehingga tugas pengamanan dapat dilaksanakan secara efektif sekaligus terukur.
Sementara itu, Dr. Abdul Rahman Nur menekankan pentingnya menjadikan perspektif HAM sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan sejak awal.
Pendekatan tersebut, kata dia, dapat memperkuat langkah pencegahan sehingga potensi persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik.
“HAM tidak boleh hanya dibicarakan setelah konflik terjadi. Prinsip HAM harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan dan operasional perusahaan sejak awal,” ujar Abdul Rahman.
Pelatihan ini dinilai semakin relevan seiring meningkatnya aktivitas MDA pada fase konstruksi. Kondisi tersebut turut meningkatkan intensitas interaksi antara pekerja, kontraktor, masyarakat, dan berbagai pihak di sekitar wilayah kegiatan perusahaan.
Di tengah keberagaman nilai, budaya, dan kearifan lokal masyarakat, personel keamanan dituntut mampu menjalankan fungsi pengamanan dengan tetap mengedepankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap setiap orang.
Melalui kolaborasi dengan Unanda serta keterlibatan praktisi dan akademisi, MDA mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia agar peningkatan aktivitas perusahaan berjalan seiring dengan penerapan prinsip HAM dalam operasional.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen MDA untuk membangun pola pengamanan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga mengedepankan pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat dan para pihak di sekitar kegiatan perusahaan. (*)
