Titikkritis.com, Luwu– Kondisi rumah tidak layak huni milik Nirwana di Lingkungan Batu Murrung, Desa Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, menjadi sorotan Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Kabupaten Luwu.
Wakil Ketua LP-KPK Kabupaten Luwu, Andi Baso, menilai perhatian pemerintah terhadap kondisi warga yang membutuhkan bantuan perlu ditingkatkan. Ia menyayangkan pemerintah kecamatan baru turun langsung setelah kondisi rumah tersebut ramai diberitakan media.
“Camat turun ketika kondisinya sudah viral. Saya juga berharap pemerintah senantiasa memperhatikan warganya. Kami anggap tindakannya lambat, tapi kita tetap salut karena setelah viralnya informasi, langsung melakukan tindakan ke bawah,” ujar Andi Baso.
Menurutnya, perhatian terhadap warga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan semestinya tidak hanya muncul setelah persoalan menjadi perhatian publik. Pemerintah diharapkan lebih proaktif memantau kondisi masyarakat di wilayahnya agar warga yang membutuhkan bantuan dapat segera teridentifikasi.
Camat Belopa Turun Langsung
Sebelumnya, Camat Belopa, Latif Muh Abduh, turun langsung ke kediaman Nirwana pada Kamis (8/10/2026), untuk melihat kondisi rumah sekaligus memastikan kebutuhan keluarga tersebut.
Latif mengaku informasi yang disampaikan media menjadi bahan bagi pemerintah kecamatan untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Kami berterima kasih kepada rekan-rekan pers yang telah menyampaikan kondisi keluarga Ibu Nirwana. Setelah kami melihat langsung, memang kondisi rumahnya cukup memprihatinkan,” kata Latif.
Namun, ketika dikonfirmasi apakah sebelum informasi tersebut viral pihak kecamatan pernah menerima laporan dari lurah setempat mengenai kondisi rumah Nirwana, Latif mengaku belum pernah menerima laporan tersebut.
“Belum pernah, Pak,” jawab Latif melalui pesan WhatsApp, Kamis (8/10/2026).
Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, pihak Kecamatan Belopa telah meminta Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) bersama staf melakukan verifikasi lapangan.
Verifikasi meliputi kondisi fisik bangunan serta kelengkapan administrasi keluarga. Sejumlah dokumen, seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, dan persyaratan pendukung lainnya, dikumpulkan untuk melengkapi proses pengusulan bantuan.
Rumah Nirwana diketahui memiliki kondisi yang memprihatinkan. Dinding bangunan terbuat dari papan yang telah lapuk, sementara bagian atap mengalami kerusakan dan memiliki sejumlah lubang.
Kondisi tersebut membuat keluarga kesulitan mendapatkan tempat berlindung yang aman, terutama ketika hujan turun. Keluarga bahkan terkadang harus berteduh di bagian pinggiran rumah untuk menghindari air hujan yang masuk melalui atap yang bocor.
Beban keluarga semakin berat karena suami Nirwana yang bekerja sebagai tukang batu sedang sakit sehingga tidak mampu lagi bekerja keras seperti sebelumnya. Sementara itu, Nirwana mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka.
Keluarga tersebut berharap mendapatkan bantuan perbaikan rumah agar dapat tinggal di tempat yang lebih aman dan layak.
Sorotan LP-KPK ini menjadi pengingat pentingnya koordinasi antara pemerintah desa, kelurahan, dan kecamatan dalam mendeteksi kondisi warga yang membutuhkan perhatian. Dengan pendataan yang aktif dan respons cepat, diharapkan warga kurang mampu tidak harus menunggu persoalannya viral terlebih dahulu untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Kini, keluarga Nirwana menanti tindak lanjut dari proses verifikasi tersebut agar harapan memiliki rumah yang layak dapat segera terwujud. (*)
